NADIKABAR.COM — Presiden Prabowo Subianto menukar jabatan dua jenderal dalam kabinetnya yakni Maruli Simanjuntak dan Tandyo Budi Revita. Maruli kini menjadi Wakil Panglima TNI dan Tandyo menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Pelantikan keduanya digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Namun, Maruli tidak hanya menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, Maruli juga ditugaskan Prabowo sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNNPDT).
Pelantikan diawali dengan pembacaan Keppres. Prabowo kemudian memandu keduanya untuk mengucap sumpah dan janji.
"Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Prabowo yang diikuti para pejabat yang dilantik.
Maruli mengungkap arahan Prabowo yang menugaskannya memimpin BNPPDT. Badan tersebut akan difokuskan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
Maruli mengatakan badan pengelola perbatasan sebenarnya sudah ada dan selama ini dipimpin sementara oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kini, badan tersebut dikembangkan dengan memperluas tugasnya hingga mencakup pengelolaan daerah terpencil.
"Jadi memang ini menurut saya ide yang luar biasa ya itu sebenarnya badannya tuh sudah ada jadi badan pengelola perbatasan yang sekarang ad interim itu oleh Mendagri. Jadi ini dikembangkan lagi karena kebetulan saya beberapa tahun ke belakangan ini banyak sekali mengerjakan untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat di daerah-daerah terpencil," kata Maruli di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Menurut Maruli, Prabowo ingin pemerintah lebih berfokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan dan daerah terpencil. Sementara itu, sebagai Wakil Panglima TNI, Maruli bertugas membantu Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
"Itu yang mungkin jadi ide dari Bapak Presiden untuk lebih fokus pada masyarakat-masyarakat yang di perbatasan-perbatasan dan terpencil ini. Ini jadi badannya nanti dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, jadi sekarang jadi pengelola perbatasan dan daerah terpencil itu nanti tugas saya. Kalau Wakil Panglima ya jelas Wakil Panglima dalam membantu Panglima," ujar Maruli.
Maruli menegaskan pengelolaan BNPPDT bukan semata-mata menjadi tugas TNI. Menurutnya, badan tersebut merupakan lembaga tersendiri yang akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
"Iya, sebenarnya bukan oleh TNI. Badannya memang sudah ada, organisasinya sudah ada dengan penambahan selain mengelola perbatasan ini kenapa nggak kita tingkatkan perekonomian masyarakat daerah tersebut. Itu kan tidak selalu kami harus mempunyai biaya, itu kita bisa membantu mengkoordinasikan ke kementerian desa, kita bantu mungkin kementerian-kementerian yang bisa meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah," ucap Maruli.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala BNPPDT, Maruli juga membuka kemungkinan melibatkan prajurit TNI yang bertugas di wilayah-wilayah tersebut. Menurut dia, keberadaan prajurit dari tiga matra TNI dapat mendukung koordinasi di lapangan.
"Ya, kan kita itu yang kita akan lihat nanti di daerah-daerah tersebut ada Yon TP, kita akan pergunakan. Ada mungkin Angkatan Udara yang kadang-kadang mereka juga banyak di daerah-daerah pesisir kan Angkatan Laut. Mereka kalau mungkin saya di posisi Wakil Panglima ini akan juga membantu untuk berkoordinasi gitu," imbuhnya.
Sementara Tandyo mengatakan sebagai KSAD, dirinya mendapat tugas mempercepat program pemerintah. Mulai dari Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, hingga ketahanan pangan.
"Tentunya ini akan menjadi PR dari Angkatan Darat untuk bisa mempercepat khususnya untuk operasionalisasi. Apakah itu KDKMP, apakah itu sekolah rakyat, apakah itu ketahanan pangan. Yang menjadi tugas dari Bapak Presiden akan segera kita selesaikan," ujarnya.
Selain soal mempercepat program pemerintah, Tandyo bicara terkait penanganan karhutla. Dengan sebaran prajurit AD di wilayah Indonesia, ia akan mengerahkan kemampuan untuk membantu pemadaman.
"Ya kalau untuk karhutla, pastikan TNI Angkatan Darat paling banyak sebarannya. Untuk bisa mempercepat membantu pemadaman khususnya lahan-lahan gambut ini, akan mengerahkan semampunya TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pemadaman ini," ucap Tandyo.
Arahan lain dari Prabowo, kata Tandyo yakni terkait Papua. Tandyo mengatakan poin fokus adalah TNI AD adalah kesejahteraan masyarakat Papua, namun gangguan keamanan setempat tetap akan menjadi fokus penanganan oleh TNI AD.
"Saya kira salah satu untuk yang menjadi prioritas untuk penyelesaian di dari programnya Bapak Presiden adalah Papua. Ya, apakah itu dari sisi kesejahteraan, apakah itu dari sisi gangguan keamanan," sebutnya.
Tandyo mencontohkan penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Maybrat, Papua Barat Daya. Hal itu menjadi salah satu upaya TNI untuk menyadarkan masyarakat Papua yang hendak membelot dari NKRI.
"Dalam dua-tiga hari ini kan di Maybrat yang selama ini cukup rame dua tiga tahun yang lalu, kalau dimonitor dua hari yang lalu kan ada yang turun, ada yang kita tangkap. Tentunya ini akan menjadi deterrent kepada yang saudara-saudara kita yang belum sadar untuk bisa kembali ke NKRI," imbuhnya.
