NADIKABAR.COM — Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan, mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk mengejar target Nationality Determined Contribution (NDC), yaitu agenda menekan emisi dan transisi ke ekonomi yang rendah karbon.
Anggaran tersebut diproyeksikan mencapai US$ 472,6 miliar periode 2021-2035. Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menyebut anggaran ini tidak akan pernah tercapai jika hanya mengandalkan kocek negara.
"Butuh dananya itu sekitar US$ 472 miliar. Banyak, sekitar Rp 8.000-an triliun. Kalau kemudian kita hanya mengandalkan APBN, saya berani taruhan potong rambut, potong kuku, tidak akan pernah tercapai," ujar Joko dalam kegiatan Media Gathering di Bogor, Jumat (2/10/2026).
Joko justru mengatakan, anggaran jumbo itu memang sebaiknya tidak menggunakan APBN ataupun APBD. Hal ini karena perkara emisi karbon bukan urusan Indonesia semata, melainkan juga negara-negara lainnya.
