NADIKABAR.COM — Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 sebesar Rp3 juta yang naik 29,44 persen atau Rp682.399 dibandingkan UMP 2026 dan diumumkan Gubernur Dedi Mulyadi disebut menggunakan formulasi perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terendah sebesar Rp3.096.000.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka menerangkan penggunaan formula KHL sebagai dasar penetapan UMP 2027, berfungsi sebagai jaring pengaman guna meredam ketimpangan upah antarwilayah, dan memastikan standar upah minimum kabupaten dan kota berada di atas batas aman Rp3 juta.
"Formula yang digunakan sekarang itu adalah kebutuhan hidup layak atau KHL, di mana KHL terendah di Provinsi Jawa Barat itu ada di Rp3.096.000. Jadi Rp3 juta itu adalah safety net," ujar Kim di kawasan pabrik tekstil Kwangduk Worlwide, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu.
Penetapan UMP menggunakan formulasi berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tertulis, penetapan UMP dihitung menggunakan kebutuhan hidup layak (KHL) dengan rumus UM(t+1)=KHL x 70%.
Dengan demikian, UMP Jawa Barat Tahun 2027 yaitu Rp4.248.132 (KHL Provinsi Jawa Barat) x 70% sehingga hasilnya Rp2.973.692,4. Angka itu kemudian dibulatkan ke atas menjadi Rp3.000.000.