Sebaliknya, kebijakan ini berdampak signifikan bagi pekerja dan pengusaha industri seperti garmen, tekstil, dan alas kaki di wilayah dengan UMK menengah-rendah, yakni Kota Banjar yang tercatat pada 2026 sebesar Rp2,33 juta, Kabupaten Pangandaran sekitar Rp2,3 juta, Kuningan sekitar Rp2,4 juta, Kabupaten Majalengka sekitar Rp2,6 juta, serta Indramayu dan Kabupaten Cirebon yang sekitar Rp2,7 juta, termasuk Ciamis, Garut, Sukabumi, dan Tasikmalaya.
"Bagi perusahaan yang keberatan memenuhi UMP, Pemprov Jabar membuka mekanisme pengajuan perkecualian yang akan diverifikasi berdasarkan aspek administrasi dan kemampuan keuangan demi menjaga kelangsungan usaha serta lapangan kerja," kata Kim.
Sementara itu, terkait UMSK 2026 yang sempat digugat dua kali hingga ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), Dedi Mulyadi menegaskan Pemprov Jabar menerima putusan tingkat banding dan telah menerbitkan perubahan Keputusan Gubernur.
"Perusahaan yang mampu diwajibkan membayarkan selisih kenaikan upah UMSK, sedangkan perusahaan yang tidak mampu diputuskan melalui kesepakatan bipartit antara pengusaha dan serikat buruh setempat," tutur Dedi di kesempatan yang sama.