Hal itu terutama berlaku pada bidang yang mendukung persiapan keanggotaan Uni Eropa serta kepentingan ekonomi dan strategis bersama.
Dalam kerangka kerja yang diusulkan, sejumlah negara kandidat juga diharapkan semakin menyelaraskan kebijakan luar negeri dan keamanan mereka dengan Uni Eropa.
Akses tersebut dapat dibatasi atau dicabut jika suatu negara gagal memenuhi persyaratan, termasuk melakukan reformasi demokrasi dan menyelaraskan diri dengan kepentingan strategis blok tersebut.
Komisi Eropa juga mempertimbangkan penggunaan mekanisme pemungutan suara dengan mayoritas berkualifikasi pada bidang yang saat ini masih membutuhkan persetujuan bulat.
Rancangan itu menyebut risiko penundaan atau kebuntuan dapat meningkat seiring bertambahnya jumlah anggota Uni Eropa.
