Melalui kerja sama lintas instansi, penanganan Kampung Bahari diharapkan tidak hanya mencegah peredaran narkoba, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman, bersih, sehat, dan layak bagi masyarakat.
Dalam pembahasan bersama sejumlah pemangku kepentingan, pembersihan direncanakan berlangsung secara bertahap dengan memprioritaskan area yang sudah tidak dihuni. Sementara itu, bangunan yang masih ditempati warga akan didata terlebih dahulu untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.
Executive Vice President (EVP) Daop 1 Jakarta PT KAI Januri menyampaikan pihaknya merencanakan pengerahan alat berat dan kendaraan pengangkut sampah mulai Rabu (4/11) besok. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan perjalanan kereta api (KA) dan kondisi masyarakat di sekitar kawasan.
Menurut Januri, perbaikan lingkungan juga membutuhkan penyelesaian jangka panjang. Karena itu, PT KAI bersama pemerintah membahas kemungkinan penyediaan alternatif hunian bagi masyarakat terdampak dengan mengedepankan pendekatan humanis dan dialog bersama warga.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyampaikan, pemerintah memiliki program bantuan perumahan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Di kawasan Kampung Bahari, tercatat 46 penerima bantuan yang tersebar di beberapa RW. Pendataan kembali akan dilakukan untuk melihat kemungkinan penambahan penerima sesuai dengan ketersediaan alokasi program.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jakut menindaklanjuti penataan Kampung Bahari. Langkah ini dilakukan menyusul arahan Kapolda Metro Jaya terkait penataan kawasan tersebut.
Pramono mengatakan jajaran Forkopimda Jakarta Utara telah turun langsung ke lapangan bersama Polda Metro Jaya dan TNI untuk menindaklanjuti arahan tersebut.
