Dia bilang, kajian mengenai pembentukan habitat kedua (second habitat) atau populasi liar kedua (second wild population) badak Jawa telah dilakukan para ilmuwan sejak puluhan tahun lalu. Kajian tersebut kembali berkembang pada 2015 hingga saat ini.
"Ada informasi yang juga misleading ya bahwa seolah-olah ide untuk memindahkan atau translokasi badak Jawa yang ada di Ujung Kulon ke Alas Purwo itu seolah-olah idenya Pak Hashim. Bukan, ini adalah studi yang sudah lama dilakukan, tahun 80-an, 2015, yang mesti baca catatannya," kata Raja Juli seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis kemarin.
Badak Jawa atau Badak Cula Satu (Bacusa) adalah hewan endemik yang habitatnya di TN Ujung Kulon, Banten. (Dok. Istimewa/Tim RMU)
Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) berterima kasih kepada seluruh masyarakat karena telah bersikap membela keberlangsungan konservasi badak Jawa atau badak bercula satu (bacusa).
Sebelumnya keberadaan TN Ujung Kulon itu menjadi polemik beberapa waktu terakhir setelah pemerintah pusat dikabarkan berencana memindahkan badak Jawa dari habitatnya di kawasan ujung terbarat Pulau Jawa.
"Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kementerian Kehutanan, menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat umum, tokoh pemuda, tokoh agama dan ulama, tokoh adat, influencer, hingga para wakil rakyat, atas dukungan dan kepedulian terhadap upaya pelestarian Badak Jawa," demikian pernyataan yang dikutip dari akun media sosial Instagram (IG) milik Balai TNUK, diunggah Kamis (19/11) siang.
"Dukungan tersebut menjadi energi dan motivasi bagi kami untuk terus memperkuat upaya konservasi Badak Jawa melalui pengamanan populasi, perbaikan dan pemulihan habitat, serta peningkatan populasi melalui reproduksi alami dan pengembangbiakan dengan dukungan pengelolaan yang terencana dan berbasis ilmiah," sambungnya.
Lewat akun IG itu, Balai TN Ujung Kulon menegaskan pelestarian Badak Jawa adalah tanggung jawab bersama semua pihak.
"Kami percaya bahwa pelestarian Badak Jawa merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh pihak agar spesies kebanggaan Indonesia ini tetap lestari dan memiliki masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang," katanya.
Rencana pemindahan Badak Jawa atau Badak Cula Satu dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), termasuk ke Alas Purwo, Jawa Timur, ditolak Pemkab Pandeglang hingga warga.
"Saya sangat menolak jika ada pemindahan badak Jawa, yang merupakan ikon Kabupaten Pandeglang, dipindahkan keluar," ujar Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang, Iing Andri Supriadi, ditulis Senin, (16/11).
Menurut Iing apabila pemerintah dan sudah banyak mengkaji ancaman yang bisa mengganggu populasi badak jawa, maka seharusnya sudah adapula kajian untuk mengantisipasinya.
"Dengan potensi bencana alam terdeteksi, semoga pemerintah pusat mengantisipasi hal tersebut, supaya tidak terjadi di Kabupaten Pandeglang. Tentu Badak Jawa ini harus dipertahankan di Kabupaten Pandeglang," jelasnya.
Menurut Iing, badak cula satu merupakan lambang sekaligus ikon Pemkab Pandeglang, masyarakat di Selatan Banten itu mengaku bangga memiliki hewan terlangka di dunia tersebut.
"Saya meminta kepada pemerintah pusat atau yang menggagas program ini, untuk dikaji dan di evaluasi ulang," terangnya.
Penolakan pemindahan badak jawa dari habitatnya di Ujung Kulon pun ramai di media sosial baik Instagram, X, maupunΒ Thread.
Rencana pemerintah yang akan memindahkan Badak Cula Satu dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Alas Purwo, Jawa Timur, ditolak keras mahasiswa di Banten.
Di balik itu, para aktivis mahasiswa di Banten justru menyoroti penerbitan izin Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan deketan konservasi Badak Jawa. Izin WUP itu dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang berlaku sejak Februari 2026 dan ditandatangani Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
"Aktivitas eksplorasi atau eksploitasi di laut dapat merusak kualitas lingkungan pesisir tempat satwa dilindungi tersebut bergantung. Pemindahan badak busa memicu setres dan kematian,' ujar Ketua BEM Universitas Matlaul Anwar, Kabupaten Pandeglang, Banten, Muhammad Rimal Biyad Syahrul, Selasa, (17/11/2026).
Pihaknya menaruh kecurigaan bahwa rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon bukan berdasarkan konservasi, karena kelayakannya belum teruji.
Kemudian pesisir Ujung Kulon yang boleh ditambang, bisa merusak kehidupan laut serta mematikan kehidupan nelayan dan pegiat wisata yang selama ini sudah berjalan puluhan tahun.
"Menjadikan wilayah yang mengelilingi zona konservasi nasional sebagai area bisnis pertambangan mencederai komitmen negara dalam menjaga kekayaan hayati terakhir yang dimiliki dunia," terangnya.
Kritik juga disampaikan oleh Ketua BEM Banten, Suci Indah Lestari. Menurutnya, dengan adanya WUP, berpotensi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pihaknya menilai keberadaan alat berat dan aktivitas pertambangan di laut bisa membuat badak Jawa stress atau tertekan di habitat alaminya.
Menurut mahasiswa Untirta ini, pesisir Banten sangat rentan terhadap hantaman gelombang dan penyusutan garis pantai. Pengerukan material dasar laut atau aktivitas eksplorasi tambang di perairan akan mengubah batimetri dan pola arus laut, sehingga bisa memicu gelombang pasang yang lebih kuat menuju daratan, serta merusak hutan mangrove yang selama ini berfungsi sebagai benteng alami penahan tsunami dan abrasi
"Ekosistem darat dan laut di Ujung Kulon adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Banyak satwa darat endemik, termasuk Badak Jawa, Banteng Jawa, dan berbagai jenis burung pantai, memanfaatkan area pesisir dan hutan pantai untuk mencari makan, minum, serta berkubang," jelas Suci, Selasa, (17/11_/