Menurut mahasiswa, kondisi air laut dengan sungai disekitar TNUK akan tercemar, jika terjadi penambangan, sehingga berpengaruh terhadap ekosistem alami dan habitat satwa liar di dalamnya.

Terlebih, TNUK yang kala itu meliputi Semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan sudah ditetapkan sebagai Kawasan Suaka Alam oleh Pemerintah Hindia Belanda, melalui SK Pemerintah Hindia Belanda Nomor : 60 Tanggal 16 November 1921. Puncaknya, UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Natural World Heritage Site pada 15 Februari 1991.

"Kebisingan mesin, polusi cahaya dari operasional tambang di lepas pantai, serta pencemaran air pesisir akan memicu stres pada satwa liar dan menyusutkan ruang jelajah alami mereka," ujar Ketua Institut Mahasiswa Desa untuk Indonesia (IMD), Abroh, Selasa lalu.

Jika alasannya terdapat bencana alam, maka pemerintah dengan sumber daya yang ada, seharusnya memprediksi hingga memperkecil ancamannya. Kemudian penjagaan kawasan TNUK harus diperketat agar tidak ada perusakan hutan maupun perburuan liar. Kesejahteraan dan fasilitas para penjaga hutan juga harus dinaikkan oleh pemerintah.

"Eksploitasi tambang di perairan sekitarnya berpotensi merusak struktur geologis alami dan bentang alam pesisir yang telah diakui sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO," jelasnya.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat Minta Perairan Taman Nasional Ujung Kulon Dikeluarkan Dari Wilayah Usaha Tambang(Arsip Istimewa)

Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat juga meminta wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten dikeluarkan dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Jumhur menilai penetapan WUP di perairan sekitar kawasan konservasi tersebut perlu ditinjau ulang secara serius. Menurut dia, perlindungan keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya alam.

"Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), spesies berstatus kritis (critically endangered) dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan pada satu kawasan," tutur dia seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (19/11).

"Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Badak Jawa memiliki karakter perilaku dan kebutuhan habitat yang spesifik, sehingga perlindungannya harus memperhatikan keutuhan habitat serta keterhubungan ekosistem daratan, pesisir, dan perairan di sekitarnya," sambungnya.

Atas dasar itu, Jumhur telah menyurati Menteri ESDM untuk mengevaluasi dan meninjau kembali Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 serta mengeluarkan bagian WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.

"Yang berdasarkan verifikasi keilmuan terbukti tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup atau berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang tidak dapat diterima terhadap fungsi kawasan konservasi," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian ESDM  menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak termasuk wilayah pertambangan. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia dalam siaran pers menegaskannya untuk menjelaskan  Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Anggia pada Selasa lalu.

Meskipun demikian,dia mengonfirmasi, berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan TNUK memiliki potensi mineral pembawa. Hal tersebut, sambungnya, memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Namun, klaim Anggia, potensi dan WUP yang terbit tersebut tidak otomatis membuat lokasi tersebut bisa ditambang.

"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelas Anggia.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," sambungnya.

Dalam rilis yang sama Kementerian ESDM menyatakan komitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.

Senada,Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Ari James Faraddy menjamin tidak akan ada kegiatan pertambangan di kawasan TNUK karena regulasi kewilayahan tidak mengizinkan hal itu.

Ia menjelaskan, peta Wilayah Pertambangan disusun dan ditetapkan Pemerintah Pusat berdasarkan potensi bahan galian tambang. Untuk mendapatkan perizinan usaha pertambangan di suatu wilayah, diperlukan pemenuhan terhadap aspek kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah melalui dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), baik di darat maupun di perairan laut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten, wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai wilayah konservasi yang tidak memperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan.

"Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," tegas Ari kepada NadiKabar, Rabu (18/11).

Ari mengingatkan bahwa TNUK merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991. Pemanfaatan wilayahnya dilindungi mengikuti ketentuan pengaturan wilayah konservasi. Ia juga menegaskan kegiatan pertambangan tentunya tidak diperbolehkan pada wilayah konservasi.