NADIKABAR.COM — Prancis tengah menghadapi tekanan ekonomi akibat utang pemerintah yang terus membengkak. Total utang negara tersebut kini mencapai rekor US$ 4 triliun atau setara 119% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Mengutip Fortune, Senin (19/10/2026), rasio tersebut menjadi yang tertinggi sejak masa setelah Perang Dunia II. Tekanan ekonomi ini terjadi di tengah gelombang demonstrasi masyarakat yang memprotes tingginya biaya hidup.
Situasi semakin rumit karena pemerintah Prancis juga menghadapi tekanan politik untuk memangkas belanja negara dan mengendalikan defisit anggaran. Tingginya utang Prancis mulai menimbulkan kekhawatiran di pasar keuangan.
Imbal hasil obligasi pemerintah bahkan melonjak ke level tertinggi dalam 24 tahun, memunculkan sinyal peringatan yang terakhir terlihat ketika krisis utang melanda kawasan Eropa pada 2011.
Investor mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah Prancis dalam mengendalikan defisit anggaran. Kondisi politik yang tidak stabil turut memperbesar kekhawatiran bahwa pemerintah akan kesulitan menjalankan kebijakan penghematan.
Direktur Pelaksana Eurasia Group untuk Eropa, Mujtaba Rahman, menilai Prancis tengah menghadapi tiga persoalan sekaligus, yakni krisis demokrasi liberal, buruknya pengelolaan keuangan negara, dan meningkatnya ketidakpuasan generasi muda.
Menurutnya, persoalan fiskal menjadi ancaman paling serius karena berkaitan dengan berbagai masalah yang sedang dihadapi Prancis. Rahman bahkan menyebut Prancis berada di ambang krisis.
"Prancis benar-benar berada di ambang krisis," tambahnya.
Persoalan utang Prancis semakin berat akibat pandemi COVID-19 serta perang di Ukraina dan Iran. Perdana Menteri (PM) Prancis, Sébastien Lecornu telah mengusulkan rancangan anggaran 2027 untuk menurunkan defisit secara bertahap, dari 5,4% menjadi 5% terhadap PDB. Namun, rancangan tersebut masih harus menghadapi pemungutan suara penting di Majelis Nasional pada Selasa (20/10).
Rahman memperingatkan bahwa kegagalan pemerintah meloloskan anggaran berpotensi membuat biaya pembayaran bunga utang Prancis melonjak tajam.
"Prancis bisa terpaksa meminta bantuan kepada Dana Moneter Internasional (IMF) dan berharap mendapat bantuan dari Bank Sentral Eropa (ECB). Ini akan menjadi penghinaan bagi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di dunia," sambungnya.
Di tengah tekanan tersebut, gelombang demonstrasi juga melanda berbagai wilayah Prancis. Aksi protes terhadap tingginya biaya hidup bahkan berujung kerusuhan, penjarahan toko-toko mewah dan supermarket, hingga pembakaran bangunan pemerintah.
Sebelumnya, para pelajar juga menggelar demonstrasi untuk memprotes buruknya fasilitas pendidikan, kekurangan tenaga pengajar, serta minimnya investasi pemerintah di sektor pendidikan selama bertahun-tahun.
