NADIKABAR.COM — Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang baru disahkan menjamin pengembalian aset kepada korban yang mengalami kerugian.

Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan banyak kasus korupsi atau kasus kejahatan lain yang hanya menghukum pelaku pidana penjara sementara aset hasil kejahatan tidak dikembalikan.

"Kita berhasil menangkap pelakunya pasang badan, dia rela masuk penjara tapi dia sembunyikan uang triliunan rupiah, ya, dan uangnya tidak kembali ke masyarakat, tidak kembali ke korban," kata Habib di Rapat Paripurna ke-13 DPR RI, Kamis (19/11).

Habib mencontohkan kasus kejahatan yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas seperti kasus penipuan investasi, perdagangan saham bodong, hingga penipuan travel umrah dan haji.