Oleh karena itu, kata Habib, UU Perampasan Aset ini akan mengatur pengembalian kerugian masyarakat secara adil.

"Dengan undang-undang ini kita atur agar kerugian masyarakat bisa segera dikembalikan ke masyarakat melalui sistem peradilan," lanjutnya.

UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan pada Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Sidang II 2026 - 2027, Kamis (19/11).