NADIKABAR.COM — Pengesahan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/11), merupakan tonggak penting dalam perjalanan reformasi hukum Indonesia.
Setelah sekian lama menjadi bagian dari aspirasi publik, Indonesia kini mengambil langkah maju untuk memperkuat kemampuan negara dalam mengejar, merampas, dan mengembalikan aset hasil kejahatan.
Keputusan ini patut mendapatkan apresiasi karena menunjukkan komitmen nyata DPR bersama pemerintah dalam menghadirkan instrumen hukum yang lebih efektif untuk memberantas kejahatan ekonomi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
Hal yang tidak kalah penting adalah keberhasilan menuntaskan proses legislasi sebelum tenggat waktu yang ditetapkan. Di tengah pandangan publik bahwa pembentukan undang-undang kerap berlangsung panjang dan berlarut-larut, capaian ini memperlihatkan bahwa agenda legislasi yang kompleks sekalipun dapat diselesaikan secara cepat ketika terdapat kesamaan komitmen dan koordinasi yang baik.
Kinerja Komisi III DPR bersama pemerintah dan seluruh fraksi di DPR, layak diapresiasi. Keberhasilan tersebut bukan hanya soal memenuhi target waktu, melainkan juga menunjukkan kemampuan lembaga negara membangun kesepakatan politik untuk menjawab persoalan hukum yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.