Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan legislasi semestinya tidak hanya diukur dari berapa banyak undang-undang yang disahkan, tetapi juga dari relevansi, ketepatan waktu, dan manfaat yang dapat dihasilkan bagi masyarakat.
UU Perampasan Aset memiliki ketiga dimensi tersebut. Kehadirannya menjawab kebutuhan akan sistem penegakan hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat terus dinikmati oleh pihak yang bertanggung jawab.
Selama ini, penegakan hukum pidana di Indonesia cenderung menempatkan penghukuman pelaku sebagai salah satu ukuran utama keberhasilan. Padahal, dalam kejahatan ekonomi, terutama korupsi, penipuan, dan penggelapan, persoalan tidak selesai hanya dengan menjatuhkan hukuman penjara.
Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah ke mana hasil kejahatan tersebut mengalir, siapa yang menikmatinya, dan bagaimana negara dapat mengembalikannya kepada pihak yang berhak.
Seorang pelaku dapat menjalani hukuman, tetapi apabila aset hasil kejahatan tetap tersembunyi atau dinikmati oleh pihak lain, tujuan pemulihan keadilan belum sepenuhnya tercapai.