Oleh karena itu kebutuhan terhadap psikologi forensik semakin penting seiring pengakuan peran ahli psikologi dalam sistem hukum, termasuk melalui KUHAP yang baru dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Namun demikian pelaksanaan pemeriksaan psikologis di daerah masih menghadapi tantangan, mulai dari kompetensi pemeriksa, penggunaan instrumen, hingga kepastian waktu penyelesaian asesmen.
Menurut dia, kondisi ini perlu menjadi perhatian agar hasil pemeriksaan dapat mendukung proses hukum, sekaligus pemenuhan hak korban.
Saat ini Kementerian PPPA bersama Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor) sedang menyusun Pedoman Pemeriksaan Psikologis bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan dalam Ranah Hukum.
"Kami berharap pedoman ini dapat menjadi acuan bersama sehingga kualitas pemeriksaan dan layanan tidak bergantung pada siapa yang bertugas, tetapi mengacu pada standar yang sama di mana pun korban berada. Kami juga mengajak Apsifor untuk ikut menguji, menyempurnakan, dan membantu meningkatkan kapasitas psikolog di daerah," kata Veronica Tan.
