Sementara Kepala Seksi Psikiatri Forensik Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (PDSKJI) Natalia Widiasih Raharjanti memaparkan pentingnya penilaian kapasitas mental pada individu dengan disabilitas mental dan intelektual dalam proses hukum.
Menurutnya, pemeriksaan perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi individu saat peristiwa terjadi, kemampuan memahami proses hukum, serta faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi perilakunya.
Penilaian tersebut diperlukan untuk mendukung proses peradilan yang adil dan menentukan bentuk penanganan yang sesuai dengan kebutuhan individu.
"Disabilitas mental maupun intelektual tidak serta-merta berarti seseorang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak dapat menjalani proses peradilan. Kapasitas mental perlu dinilai secara menyeluruh dengan melihat kondisi dan konteks saat peristiwa terjadi. Karena itu pemeriksaan harus dilakukan secara tepat agar hak individu untuk memperoleh proses peradilan yang adil tetap terpenuhi," kata Natalia.
