Namun, upaya pengawasan yang dapat dilakukan dinas perhubungan (dishub) saat ini masih berupa penjagaan secara berkala. Pemasangan sarana atau prasarana penghalau sepeda motor di JPO merupakan kewenangan Bina Marga.
"Upaya kami hanya penjagaan berkala, karena terkait teknis pemasaran prasarana penghalau motor, merupakan kewenangan Bina Marga," kata dia.
Firdaus mengatakan identitas pengendara yang melintas di JPO tersebut sulit diketahui. Ia menduga pengendara bisa berasal dari lingkungan sekitar maupun wilayah lain yang sengaja memanfaatkan akses JPO untuk memangkas waktu perjalanan.
Dia menilai tindakan tersebut bukan hanya melanggar ketertiban umum, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara itu sendiri maupun masyarakat yang menggunakan fasilitas penyeberangan. Dishub mengimbau masyarakat agar menggunakan fasilitas publik sesuai peruntukannya.