NADIKABAR.COM — Video pengendara sepeda motor menerobos jembatan penyeberangan orang (JPO) kawasan Halte Transjakarta Tebet Eco Park, Tebet, Jakarta Selatan (Jaksel) viral di media sosial (medsos). Aksi pemotor itu ramai dikecam karena dinilai membahayakan pengguna JPO lainnya.

Suku Dinas (Sudin) Bina Marga Jaksel menegaskan JPO tak boleh dilintasi motor. Larangan tersebut berlaku di semua JPO, tak hanya kawasan Halte TransJ Tebet Eco Park.

"Menurut aturan dari peraturan Permen PU tidak diperbolehkan JPO dinaiki atau dilintasi oleh kendaraan motor," kata Kasatpel Bina Marga Kecamatan Tebet, Timmy Jonas, Jumat (20/11/2026).

Aksi pemotor menerobos JPO tersebut menuai sorotan lantaran JPO yang semestinya menjadi fasilitas khusus pejalan kaki justru digunakan sebagai jalur alternatif kendaraan bermotor. Timmy mengatakan pihaknya telah menerima informasi mengenai aksi pemotor yang melintasi JPO tersebut.

Timmy menjelaskan, JPO yang melintasi jalan tol di kawasan Jalan MT Haryono dan Jalan Gatot Subroto merupakan aset milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU), bukan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ia menegaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, JPO tidak diperbolehkan digunakan atau dilintasi kendaraan bermotor. JPO yang dibuat landai itu bertujuan membantu mobilitas sepeda dan pengguna koper.

"Bentuk JPO yang dibuat landai adalah untuk membantu melintas sepeda dan koper, bukan untuk kendaraan bermotor," katanya.

Terkait penertiban pengendara yang menerobos JPO, Timmy menyebut penanganannya menjadi kewenangan Dinas Perhubungan.

Sementara itu, Kasatpel Perhubungan Kecamatan Tebet, Firdaus, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satpol PP Kecamatan Tebet untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Namun, upaya pengawasan yang dapat dilakukan dinas perhubungan (dishub) saat ini masih berupa penjagaan secara berkala. Pemasangan sarana atau prasarana penghalau sepeda motor di JPO merupakan kewenangan Bina Marga.

"Upaya kami hanya penjagaan berkala, karena terkait teknis pemasaran prasarana penghalau motor, merupakan kewenangan Bina Marga," kata dia.

Firdaus mengatakan identitas pengendara yang melintas di JPO tersebut sulit diketahui. Ia menduga pengendara bisa berasal dari lingkungan sekitar maupun wilayah lain yang sengaja memanfaatkan akses JPO untuk memangkas waktu perjalanan.

Dia menilai tindakan tersebut bukan hanya melanggar ketertiban umum, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara itu sendiri maupun masyarakat yang menggunakan fasilitas penyeberangan. Dishub mengimbau masyarakat agar menggunakan fasilitas publik sesuai peruntukannya.