NADIKABAR.COM — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mendorong penguatan verifikasi dan validasi data penerima manfaat hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.
Surya mengatakan akurasi data menjadi salah satu aspek penting dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, selain kesiapan lahan, kualitas bangunan, dan kelengkapan infrastruktur dasar.
“Penerima manfaat harus diverifikasi dan divalidasi, agar bantuan tepat sasaran,” ujarnya dalam rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat.
Ia menegaskan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya sesuai kewenangan masing-masing.
Koordinasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan pembangunan hunian tetap tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar memenuhi standar kelayakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.
Ia mengatakan pelaksanaan pembangunan hunian tetap juga perlu disertai pemantauan yang terukur. Pengawasan tidak hanya mencakup progres fisik pembangunan, tetapi juga realisasi keuangan, mutu pekerjaan, kesesuaian jadwal, serta penyelesaian kendala di lapangan.
Menurutnya, setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan perlu disertai penanggung jawab dan target waktu penyelesaian yang jelas. Langkah tersebut diperlukan agar proses pembangunan berjalan terarah dan memberikan kepastian bagi masyarakat yang menantikan hunian layak.
Selain validasi data penerima manfaat, pemerintah perlu memastikan kesiapan lahan, kejelasan status hukum, kesesuaian tata ruang, serta keamanan lokasi dari potensi bencana. Hunian yang dibangun juga harus didukung infrastruktur dasar, seperti akses jalan, air minum, sanitasi, listrik, dan fasilitas pelayanan masyarakat.
“Hunian tetap harus memenuhi persyaratan teknis. Keselamatan bangunan, serta didukung akses jalan, air minum, sanitasi, listrik, fasilitas pelayanan dasar, dan lokasi hunian juga harus mempertimbangkan akses masyarakat,” katanya.
Dalam pemaparannya, Wagub Sumut menyebutkan komitmen berbagai pihak dalam pembangunan hunian tetap, diantaranya dari Yayasan Buddha Tzu Chi ditargetkan sebanyak 1.103 unit hunian tetap yang tersebar di lima kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Selain itu juga dari Posko Bencana Provinsi Sumatera Utara sebanyak 100 unit serta dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebanyak 792 unit.
Ia berharap koordinasi dan pemantauan pembangunan pascabencana dapat menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret, dengan pembagian tanggung jawab yang jelas dan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Masyarakat yang terdampak bencana menantikan kepastian hunian, dan tugas kita adalah memastikan proses tersebut berjalan dengan segera dan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
