Peresmian revitalisasi museum ini turut menjadi momentum penyesuaian nama Museum Pengkhianatan PKI menjadi Museum Kesaktian Pancasila. Perubahan tersebut bertujuan untuk mentransformasi paradigma narasi museum dengan memberikan penekanan dan pemaknaan terhadap ketahanan, kejayaan, serta kesaktian Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa.
Perubahan paradigma ini dilakukan dengan tetap menjaga komitmen untuk tidak menghilangkan catatan sejarah yang ada, sehingga nilai-nilai edukasi dan memori kolektif bangsa tetap terjaga dengan utuh.
"Mulai hari ini, Museum Kesaktian Pancasila dengan wajah dan fasilitas barunya sudah resmi dibuka untuk kunjungan masyarakat umum. Pemerintah pusat akan terus berkoordinasi dan memberikan dukungan kepada Panglima TNI selaku instansi yang menaungi pengelolaan museum tersebut. Kehadiran museum ini diharapkan dapat terus menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat bahwa Pancasila adalah binding power atau kekuatan pemersatu, dasar negara, sekaligus falsafah hidup bangsa Indonesia," pungkasnya.
Dengan diresmikannya revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila, Kementerian Kebudayaan berkomitmen membuat museum lebih dari sekadar tempat penyimpanan artefak sejarah.
Penguatan narasi, penataan tata pamer, dan pemanfaatan teknologi digital ini diharapkan mampu menjelmakan museum sebagai pusat edukasi, wahana refleksi, serta jembatan penanaman nilai kebangsaan yang tetap relevan dan bermakna bagi generasi kini dan mendatang.
Sebagai informasi, peresmian Museum Kesaktian Pancasila turut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Puan Maharani beserta jajaran, Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Ahmad Muzani beserta jajaran, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B. Najamudin beserta jajaran, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto beserta jajaran, Kepala Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran, jajaran Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Keluarga Pahlawan Revolusi, para Duta Besar dan Konsulat negara sahabat, serta jajaran Kementerian Kebudayaan.
