Dalam kesempatan tersebut, pimpinan DPR RI juga secara resmi menerima naskah akademik terkait regulasi obligasi daerah yang diserahkan oleh MPR RI. Sari memaparkan tiga pilar strategis mengapa instrumen obligasi dan sukuk daerah sangat penting bagi peradaban ekonomi daerah.

Pertama, instrumen ini berfungsi untuk mengakselerasi proyek publik produktif (capital expenditure driver) yang bernilai ekonomis dan berorientasi pelayanan masyarakat, seperti rumah sakit daerah dan sanitasi terpadu.

Kedua, mewujudkan demokratisasi investasi dan pendalaman pasar keuangan sehingga masyarakat luas seperti guru, petani, hingga pelaku UMKM dapat ikut berinvestasi di kampung halaman sendiri. Ketiga, memaksa birokrasi daerah untuk naik kelas melalui transparansi keuangan, audit profesional, hingga penerapan manajemen risiko yang terukur.