"Menerbitkan obligasi daerah memaksa birokrasi daerah untuk naik kelas. Pasar keuangan tidak menoleransi ketidakpastian. Begitu daerah masuk ke pasar modal domestik, Pemda wajib memiliki tata kelola keuangan yang transparan, diaudit secara profesional, memiliki peringkat kredit atau credit rating, dan menerapkan manajemen risiko yang terukur," jelasnya.
Menanggapi berbagai kekhawatiran terkait risiko seperti pergantian kepala daerah atau potensi gagal bayar (default), Sari menekankan perlunya tiga pengaman hukum (legal guardrails). Pengaman tersebut meliputi kepastian regulasi lintas periode agar kewajiban utang tetap aman meski terjadi pergantian kepemimpinan, harmonisasi regulasi pusat untuk memangkas birokrasi yang berbelit, serta penguatan ekosistem pembiayaan hijau (green financing).
Atas nama pimpinan DPR RI, Sari menyatakan DPR RI menerima naskah akademik tersebut dengan penuh tanggung jawab dan komitmen politik. Dokumen ini selanjutnya akan didalami oleh komisi terkait bersama Badan Legislasi (Baleg) agar kerangka regulasi yang lahir nantinya benar-benar aplikatif dan melindungi kepentingan masyarakat luas.