NADIKABAR.COM — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan pentingnya terobosan pembiayaan inovatif (innovative financing) melalui obligasi dan sukuk daerah untuk mengatasi paradoks ketergantungan fiskal di berbagai daerah. Langkah ini dinilai krusial agar pemerintah daerah tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer dari pusat.

Menurut Sari, sebagian besar daerah di Indonesia saat ini masih mengandalkan lebih dari 70 hingga 80 persen postur APBD dari dana transfer daerah, sementara ruang gerak APBN harus menanggung berbagai prioritas nasional yang sangat besar.

"Kita tidak bisa membiarkan kepala-kepala daerah kita terbelenggu dalam pola pikir business as usual. Hanya menunggu kucuran dana transfer atau terpaksa harus memangkas belanja modal ketika likuiditas fiskal nasional sedang mengetat. Untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat di daerah, kita membutuhkan terobosan pembiayaan inovatif atau innovative financing," ujar Sari dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pandangan dalam acara Sarasehan Nasional MPR RI bertajuk 'Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik' di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, pimpinan DPR RI juga secara resmi menerima naskah akademik terkait regulasi obligasi daerah yang diserahkan oleh MPR RI. Sari memaparkan tiga pilar strategis mengapa instrumen obligasi dan sukuk daerah sangat penting bagi peradaban ekonomi daerah.

Pertama, instrumen ini berfungsi untuk mengakselerasi proyek publik produktif (capital expenditure driver) yang bernilai ekonomis dan berorientasi pelayanan masyarakat, seperti rumah sakit daerah dan sanitasi terpadu.

Kedua, mewujudkan demokratisasi investasi dan pendalaman pasar keuangan sehingga masyarakat luas seperti guru, petani, hingga pelaku UMKM dapat ikut berinvestasi di kampung halaman sendiri. Ketiga, memaksa birokrasi daerah untuk naik kelas melalui transparansi keuangan, audit profesional, hingga penerapan manajemen risiko yang terukur.

"Menerbitkan obligasi daerah memaksa birokrasi daerah untuk naik kelas. Pasar keuangan tidak menoleransi ketidakpastian. Begitu daerah masuk ke pasar modal domestik, Pemda wajib memiliki tata kelola keuangan yang transparan, diaudit secara profesional, memiliki peringkat kredit atau credit rating, dan menerapkan manajemen risiko yang terukur," jelasnya.

Menanggapi berbagai kekhawatiran terkait risiko seperti pergantian kepala daerah atau potensi gagal bayar (default), Sari menekankan perlunya tiga pengaman hukum (legal guardrails). Pengaman tersebut meliputi kepastian regulasi lintas periode agar kewajiban utang tetap aman meski terjadi pergantian kepemimpinan, harmonisasi regulasi pusat untuk memangkas birokrasi yang berbelit, serta penguatan ekosistem pembiayaan hijau (green financing).

Atas nama pimpinan DPR RI, Sari menyatakan DPR RI menerima naskah akademik tersebut dengan penuh tanggung jawab dan komitmen politik. Dokumen ini selanjutnya akan didalami oleh komisi terkait bersama Badan Legislasi (Baleg) agar kerangka regulasi yang lahir nantinya benar-benar aplikatif dan melindungi kepentingan masyarakat luas.