Bahtiyar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memetakan kondisi seluruh sekolah negeri, mulai tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP). Pendataan diperlukan untuk mengetahui sekolah yang membutuhkan tambahan ruang kelas, perbaikan bangunan, hingga pengadaan sarana belajar.
Bahtiyar menegaskan penanganan setiap sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat urgensinya. Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan bisa tepat sasaran.
"Setiap sekolah tentu memiliki kebutuhan berbeda. Ada yang kekurangan ruang kelas, ada yang bangkunya sudah tidak layak," kata politisi dari Partai Gerindra tersebut.
"Semuanya perlu dicek terlebih dahulu, kemudian ditentukan mana yang paling mendesak," sambungnya.
Bahtiyar mencontohkan program perbaikan balai rukun warga (RW) yang pernah dilakukan Pemkot Surabaya secara serentak pada 2023. Menurutnya, program tersebut bisa menjadi referensi untuk menyusun perbaikan sarana pendidikan secara terencana dan bertahap.
Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bahtiyar mendorong Pemkot Surabaya memanfaatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Perbaikan sekolah dinilai bisa disinergikan melalui program pemerintah pusat dan APBD Kota Surabaya sesuai kewenangan serta kebutuhan di lapangan.
