Karena itu, Bahtiyar meminta Dinas Pendidikan (Disdik) berkoordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah provinsi (pemprov), serta anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Surabaya untuk mengupayakan bantuan bagi sekolah yang membutuhkan perbaikan.
"Kalau sarana dan prasarana sekolah bisa disinergikan antara anggaran pusat dan APBD, tentu akan lebih baik. Kita petakan dulu sekolah mana yang membutuhkan penanganan, lalu tentukan sumber anggarannya," jelas Bahtiyar.
Bahtiyar juga mengusulkan pembentukan tim koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan, perangkat daerah terkait, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan DPRD. Tim tersebut diharapkan memiliki penanggung jawab yang jelas agar proses pendataan, verifikasi, penganggaran, hingga pelaksanaan perbaikan bisa berjalan lebih cepat.
Bahtiyar menilai pembahasan APBD 2027 menjadi momentum bagi Pemkot Surabaya untuk memasukkan kebutuhan perbaikan sekolah berdasarkan data yang telah diverifikasi.
Dengan demikian, persoalan yang selama ini dikeluhkan sekolah tidak berhenti pada tahap pengajuan. Bahtiyar berharap seluruh siswa bisa mendapatkan fasilitas dan lingkungan belajar yang layak.
"Harapannya, anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Jangan sampai ada siswa yang belajar di kelas dengan fasilitas memadai, sementara siswa lainnya harus lesehan di perpustakaan karena kekurangan ruang kelas," pungkasnya.
