NADIKABAR.COM — Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mendorong percepatan pendataan dan perbaikan sarana prasarana (sarpras) sekolah negeri. Keterbatasan ruang kelas di SDN Semolowaru IV menjadi salah satu persoalan yang dinilai perlu segera ditangani.
Temuan di sekolah itu terdapat 12 rombongan belajar (rombel), tetapi hanya tersedia delapan ruang kelas. Akibatnya, empat rombel harus mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) pada siang hari.
Sebagian siswa bahkan terpaksa belajar lesehan di perpustakaan karena keterbatasan fasilitas. Bahtiyar menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam menindaklanjuti usulan perbaikan sekolah.
Menurut Bahtiyar, pengajuan perbaikan SDN Semolowaru IV telah disampaikan sejak Maret 2026. Namun, hingga September atau Oktober, belum terlihat tindak lanjut yang memadai.
"Ini menjadi potret buruk koordinasi antar-OPD yang perlu diperbaiki. Kalau sudah diajukan sejak Maret, seharusnya ada tindak lanjut," kata Bahtiyar, dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).
"Apalagi sekarang sudah mendekati pembahasan APBD 2027," sambungnya.
Bahtiyar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memetakan kondisi seluruh sekolah negeri, mulai tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP). Pendataan diperlukan untuk mengetahui sekolah yang membutuhkan tambahan ruang kelas, perbaikan bangunan, hingga pengadaan sarana belajar.
Bahtiyar menegaskan penanganan setiap sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat urgensinya. Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan bisa tepat sasaran.
"Setiap sekolah tentu memiliki kebutuhan berbeda. Ada yang kekurangan ruang kelas, ada yang bangkunya sudah tidak layak," kata politisi dari Partai Gerindra tersebut.
"Semuanya perlu dicek terlebih dahulu, kemudian ditentukan mana yang paling mendesak," sambungnya.
Bahtiyar mencontohkan program perbaikan balai rukun warga (RW) yang pernah dilakukan Pemkot Surabaya secara serentak pada 2023. Menurutnya, program tersebut bisa menjadi referensi untuk menyusun perbaikan sarana pendidikan secara terencana dan bertahap.
Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bahtiyar mendorong Pemkot Surabaya memanfaatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Perbaikan sekolah dinilai bisa disinergikan melalui program pemerintah pusat dan APBD Kota Surabaya sesuai kewenangan serta kebutuhan di lapangan.
Karena itu, Bahtiyar meminta Dinas Pendidikan (Disdik) berkoordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah provinsi (pemprov), serta anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Surabaya untuk mengupayakan bantuan bagi sekolah yang membutuhkan perbaikan.
"Kalau sarana dan prasarana sekolah bisa disinergikan antara anggaran pusat dan APBD, tentu akan lebih baik. Kita petakan dulu sekolah mana yang membutuhkan penanganan, lalu tentukan sumber anggarannya," jelas Bahtiyar.
Bahtiyar juga mengusulkan pembentukan tim koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan, perangkat daerah terkait, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan DPRD. Tim tersebut diharapkan memiliki penanggung jawab yang jelas agar proses pendataan, verifikasi, penganggaran, hingga pelaksanaan perbaikan bisa berjalan lebih cepat.
Bahtiyar menilai pembahasan APBD 2027 menjadi momentum bagi Pemkot Surabaya untuk memasukkan kebutuhan perbaikan sekolah berdasarkan data yang telah diverifikasi.
Dengan demikian, persoalan yang selama ini dikeluhkan sekolah tidak berhenti pada tahap pengajuan. Bahtiyar berharap seluruh siswa bisa mendapatkan fasilitas dan lingkungan belajar yang layak.
"Harapannya, anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Jangan sampai ada siswa yang belajar di kelas dengan fasilitas memadai, sementara siswa lainnya harus lesehan di perpustakaan karena kekurangan ruang kelas," pungkasnya.
