NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengutuk serangan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi. Dia meminta pemerintah memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) sekaligus memfasilitasi jemaah umrah yang terdampak gangguan penerbangan.
"Kita tentu merasa prihatin atas insiden serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kita mengutuk keras perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu," kata Sukamta kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).
Sukamta meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh terus memantau kondisi WNI di Arab Saudi, termasuk jemaah umrah dan pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak insiden tersebut.
Sukamta mengapresiasi langkah KBRI Riyadh yang telah melakukan penelusuran kondisi WNI melalui sejumlah jalur, termasuk jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang bertugas di berbagai rumah sakit di Riyadh serta komunitas WNI yang bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3 Bandara King Khalid.
"Kami berharap, pihak KBRI Riyadh terus melakukan pemantauan terhadap kondisi WNI di Arab Saudi, termasuk para jemaah umrah Indonesia yang mungkin terdampak akibat peristiwa ini," ujar politikus PKS tersebut.
Sukamta juga menyoroti dampak gangguan penerbangan terhadap jemaah umrah Indonesia. Sukamta meminta pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait memfasilitasi jemaah yang batal berangkat akibat penutupan bandara.
"Imbauan tersebut penting, tetapi perlu diikuti langkah yang lebih terkoordinasi. Termasuk agar pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait memfasilitasi jemaah Indonesia yang gagal berangkat umrah karena penutupan Bandara Riyadh," tuturnya.
Sukamta mencontohkan sejumlah calon jemaah umrah yang tertahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Senin (12/10).
Menurutnya, situasi keamanan akibat serangan tersebut menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan dalam perjalanan ibadah lintas negara. Sukamta meminta pemerintah mempertimbangkan kebutuhan jemaah yang terdampak, terutama apabila gangguan penerbangan berlangsung lebih lama.
"Termasuk dukungan bagi jemaah tertahan, kelompok rentan, lansia, dan mereka yang memiliki kebutuhan kesehatan khusus," katanya.
Sukamta juga mengatakan Komisi I DPR akan mengawasi kesiapan diplomasi dan layanan konsuler melalui Kemlu, KBRI Riyadh, dan KJRI Jeddah. Sukamta meminta perwakilan Indonesia memiliki mekanisme respons yang jelas bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, maupun bantuan darurat.
"Perwakilan Indonesia perlu memiliki mekanisme respons yang jelas bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, atau bantuan darurat," ujarnya.
Sukamta juga meminta pemerintah menetapkan indikator evaluasi layanan, mulai dari kecepatan penyampaian informasi, kepastian pendataan jemaah umrah dan PMI, akses terhadap layanan, hingga penyelesaian pengaduan.
"Dengan ukuran yang jelas, koordinasi lintas lembaga benar-benar berjalan atau masih menyisakan celah yang menyulitkan WNI. Kami percaya perwakilan Indonesia di Arab Saudi akan memberikan layanan yang maksimal," katanya.
