NADIKABAR.COM — Wakil Ketua MPR RI, AM Akbar Supratman, terus memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan hunian yang layak. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Akbar menegaskan persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian serius pemerintah. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki rumah yang aman, sehat, dan layak merupakan kebutuhan penting yang turut menentukan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.
Menurut Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), program rehabilitasi rumah bagi masyarakat di Sulawesi Tengah telah memasuki tahap pembangunan di empat wilayah. Rinciannya meliputi 1.000 rumah di Kabupaten Toli-Toli, 500 rumah di Kabupaten Buol, 1.032 rumah di Kabupaten Parigi Moutong, dan 200 rumah di Kota Palu. Dengan total 2.732 rumah, program tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Menurut Akbar, aspirasi mengenai bantuan RTLH perlu diperjuangkan agar dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti melalui kebijakan serta program pemerintah, khususnya Kementerian PKP.
"Rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, aspirasi warga yang masih menempati rumah dengan kondisi tidak layak harus kita perjuangkan agar mendapatkan perhatian pemerintah. Negara harus hadir untuk memastikan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, memiliki kesempatan untuk tinggal di hunian yang aman dan sehat," ujar Akbar, dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11/2026)