Ia menjelaskan, persoalan RTLH tidak hanya berkaitan dengan kondisi bangunan, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, keselamatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan dapat berdampak pada kualitas hidup penghuninya, terutama anak-anak, lansia, dan kelompok rentan.
Oleh karena itu, Akbar berharap Kementerian PKP dapat memberikan perhatian terhadap aspirasi yang disampaikan, termasuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan perbaikan maupun pembangunan rumah layak huni.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan agar program bantuan perumahan dapat berjalan tepat sasaran. Pendataan calon penerima manfaat harus dilakukan secara akurat dan transparan sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Perjuangan aspirasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan masyarakat di daerah tidak berhenti sebagai usulan, tetapi dapat diperjuangkan agar masuk dalam perhatian dan program pemerintah," tegasnya.