Lestari mengatakan komitmen pemerintah tersebut harus dibaca dalam konteks data yang belum menggembirakan. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per September 2025 mencatat dari 363.921 murid penyandang disabilitas, hanya sekitar 15% satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (SPPI) yang memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK).
"Jika guru pendamping bagi murid saja masih minim, bagaimana dengan pemenuhan hak guru penyandang disabilitas yang seharusnya menjadi ujung tombak layanan inklusif? Ini pekerjaan rumah besar bagi RUU Sisdiknas," katanya.
Data Komisi Nasional Disabilitas per Oktober 2025 juga menunjukkan hanya 4,3% penyandang disabilitas yang mengenyam pendidikan, dengan rata-rata lama sekolah 5,32 tahun. Menurut Lestari, angka ini memperlihatkan bahwa jalur menuju profesi guru bagi penyandang disabilitas masih terjal sejak dari akses pendidikan dasar.
Legislator dari Dapil II Jawa Tengah ini pun mendorong agar pembahasan RUU Sisdiknas tidak berhenti pada wacana kesetaraan di atas kertas. Ia meminta regulasi baru memuat jaminan aksesibilitas yang konkret mulai dari proses seleksi, pendidikan profesi, hingga penyediaan akomodasi yang layak di tempat kerja.
"RUU Sisdiknas harus memastikan guru penyandang disabilitas mendapat kesempatan yang sama dalam rekrutmen, peningkatan kompetensi, promosi jabatan, dan perlindungan profesi. Jangan ada lagi diskriminasi terselubung dalam bentuk persyaratan administratif yang tidak aksesibel," kata Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
