"Iya, termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset," usulnya.

Dia mengatakan usulan tersebut disampaikan untuk mencegah pejabat asal melapor harta di LHKPN. Dia mengatakan harta yang tertera dalam LHKPN harus sesuai kenyataan.

"Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar," ujarnya.