NADIKABAR.COM — Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengusulkan pemberian insentif bagi masyarakat untuk mendorong pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap di rumah, gedung komersial, kawasan industri, dan hotel sebagai bagian dari pengembangan PLTS 100 gigawatt (GW).
Usulan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kebutuhan pembebasan lahan dalam pengembangan pembangkit energi surya.
“Jangan lupa, salah satu kendala terbesar yang akan kita hadapi dalam pengembangan PLTS 100 GW adalah pembebasan lahan. Lahan bukan merupakan hal yang sederhana untuk dibebaskan,” ujar Eddy dalam seminar yang diselenggarakan WRI Indonesia, di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pemerintah dapat mengurangi kebutuhan pembebasan lahan dengan mendorong pemanfaatan atap bangunan untuk pemasangan PLTS.
Ia mengusulkan pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk memasang panel surya di atap rumah, bangunan komersial, kawasan industri, hotel, serta gedung lainnya.
Menurut dia, pemanfaatan atap bangunan dapat menjadi alternatif, karena tidak membutuhkan pengadaan lahan baru untuk pembangunan pembangkit.
Selain mengurangi kebutuhan lahan, skema tersebut dinilai dapat mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) karena investasi pemasangan PLTS dapat dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha.
“(PLTS atap) dapat mengurangi beban APBN. Agar kita bisa melakukan itu dibiayai oleh masyarakat. Dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat sepenuhnya dari pengembangan PLTS surya atap itu," ujarnya.
Eddy menyebut dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), pemerintah menargetkan pembangunan hampir 70 GW pembangkit listrik baru hingga 2034, dengan sekitar 52 GW berasal dari energi terbarukan, termasuk sistem penyimpanan energi baterai.
Dengan tambahan kapasitas tersebut, bauran energi terbarukan Indonesia diperkirakan meningkat dari sekitar 17 persen saat ini menjadi hampir 30 persen pada 2034 dan 40 persen pada 2040.
