Eddy menyebut Indonesia membutuhkan investasi sekitar 180 miliar dolar AS untuk menjalankan agenda transisi energi hingga 2034, termasuk pengembangan pembangkit energi terbarukan dan infrastruktur pendukungnya.
Kebutuhan tersebut, lanjut dia, belum termasuk investasi untuk pengembangan PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang diperkirakan membutuhkan tambahan dana sekitar 100 miliar dolar AS.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Eddy menyebut pemerintah menargetkan pembangunan hampir 70 GW pembangkit listrik baru hingga 2034, dengan sekitar 52 GW berasal dari energi terbarukan, termasuk sistem penyimpanan energi baterai.
Dengan tambahan kapasitas tersebut, bauran energi terbarukan Indonesia diperkirakan meningkat dari sekitar 17 persen saat ini menjadi hampir 30 persen pada 2034 dan 40 persen pada 2040.
