Isu HAM tidak bisa dipisahkan dari hak sosiologis masyarakat adat untuk mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan layan, konektivitas digital, serta kedaulatan ekonomi.
Ia mengatakan pemerintah terus menggesa infrastruktur dasar, distribusi energi bersih ke distrik terpencil, dan beasiswa bagi generasi muda Papua.
“Kami mengundang negara-negara sahabat di Pasifik untuk berkolaborasi secara konstruktif mendukung program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan ini, alih-alih terus terjebak dalam sentimen masa lalu,” katanya.
Ketiga, penguatan diplomasi parlemen pasifik untuk meluruskan informasi. Dalam solusi ini, Komisi I mendeteksi adanya kesenjangan informasi (informasi gap) yang besar yang diterima oleh para pemimpin Pasifik akibat disinformasi sepihak.
Menurut dia, sebagai sesama rumpun Melanesia, kepedulian regional dari Kepulauan Solomon adalah hal yang wajar, namun harus didasari oleh data lapangan yang berimbang dan terverifikasi.
Melalui fungsi diplomasi parlemen, lanjut dia, Komisi I DPR RI membuka ruang dialog dan siap mengundang parlemen serta pemimpin Kepulauan Solomon guna melibatkan langsung fakta kemajuan, penegakan hukum dan implementasi perlindungan HAM di Papua secara transparan dan setara.
Sukamta juga menegaskan Komitmen Komisi I DPR RI dalam mengawal kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NRI) sekaligus memastikan hak-hak pembangunan masyarakat Papua terus terpenuhi tanpa adanya intervensi politik dari luar.
