Sementara itu Greenpeace Indonesia meminta pemerintah Singapura dan Malaysia menyadari peran mereka dalam krisis kebakaran hutan dan kabut asap yang sudah membekap tiga bulan terakhir.
Kepala Global Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace Indonesia, Kiki Taufik mendesak Singapura dan Malaysia berhenti berbasa-basi dan mengambil tindakan tegas untuk mengakhiri krisis ini.
"Kami mendorong pemerintah Singapura dan Malaysia untuk juga menyadari peran mereka dalam krisis ini, juga kelemahan dari pendekatan diplomasi mereka yang penuh rikuh selama bertahun-tahun krisis kabut asap sebelumnya. Demi kesehatan semua warga, mereka harus berhenti berbasa-basi dan mengambil tindakan berbeda yang tegas untuk mengakhiri krisis kabut asap," kata Kiki seperti dikutip dari rilis resmi pada Jumat (23/10).
Kiki mengatakan Greenpeace menemukan sejumlah grup perusahaan yang berkontribusi menimbulkan kabut asap berbasis di Singapura dan Malaysia atau terhubung dengan kedua negara ini.
Bahkan, sejumlah ekspansi perkebunan yang diduga merusak lingkungan memperoleh pendanaan dari lembaga atau instansi di negara Singapura yang merupakan pusat lembaga keuangan di kawasan Asia Tenggara.
Namun, kata Kiki, pemerintah Indonesia tidak boleh lepas tanggung jawab. Menurutnya, pemerintah harus benar-benar menindak perusahaan perkebunan sawit dan kayu industri yang wilayah konsesinya berulang kali terbakar.
Kiki mengingatkan bahwa ada perusahaan yang pernah digugat dan kalah tetapi berhasil berkelit untuk membayar sanksi. Perusahaan ini juga masih tetap melanjutkan bisnisnya. Di sisi lain, petani kecil kerap dijadikan kambing hitam.
Menurutnya, selama ini korporasi yang meraup keuntungan dari sistem regulasi yang memungkinkan mereka mengeringkan lahan gambut dan membabat hutan. Tindakan korporasi itu dinilai sebagai akar masalah kebakaran dan kabut asap yang terjadi setiap tahun.
