NADIKABAR.COM — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat (Kalbar) melaporkan 11 perusahaan perkebunan dan pemegang izin berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) ke Polda Kalbar terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026.
"Negara dan pemerintah selama ini terlampau abai dan tidak becus menertibkan pemegang izin. Ketika ekosistem gambut dikeringkan secara paksa lewat pembuatan kanal tanpa pemeliharaan sekat air, dan api membakar berulang kali di konsesi yang sama, itu adalah bentuk kejahatan terencana yang dilindungi oleh rantai impunitas," kata Direktur Eksekutif Walhi Kalbar Sri Hartini di Pontianak, Selasa (17/11)
Dia mengatakan laporan tersebut didasarkan pada hasil kajian spasial dan investigasi lapangan yang menemukan kebakaran di sejumlah areal konsesi perusahaan, termasuk kawasan gambut dan zona konservasi.
Walhi menyebut 11 perusahaan yang dilaporkan terdiri atas lima perusahaan yang telah dipantau langsung di lapangan dan enam perusahaan lainnya berdasarkan analisis spasial citra satelit.
Dari pemantauan terhadap lima perusahaan di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang, Walhi memperkirakan luas areal terbakar mencapai 47.430,99 hektare.