Ia menegaskan pemegang izin memiliki tanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran di areal kerjanya. Walhi juga menilai kerusakan fungsi hidrologis gambut akibat pengelolaan tata air yang tidak memadai menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani.
Atas temuan tersebut, Walhi mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan, termasuk menelusuri tanggung jawab korporasi dan pihak pengambil keputusan.
Walhi juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup memeriksa kerusakan lingkungan serta membebankan pemulihan fungsi ekologis gambut dan tata air kepada korporasi yang terbukti bertanggung jawab.
"Selain itu, Kementerian ATR/BPN didesak mengevaluasi perizinan perusahaan dan menjatuhkan sanksi hingga pencabutan izin apabila ditemukan pelanggaran," kata Indra.