NADIKABAR.COM — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat (Kalbar) melaporkan 11 perusahaan perkebunan dan pemegang izin berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) ke Polda Kalbar terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026.

"Negara dan pemerintah selama ini terlampau abai dan tidak becus menertibkan pemegang izin. Ketika ekosistem gambut dikeringkan secara paksa lewat pembuatan kanal tanpa pemeliharaan sekat air, dan api membakar berulang kali di konsesi yang sama, itu adalah bentuk kejahatan terencana yang dilindungi oleh rantai impunitas," kata Direktur Eksekutif Walhi Kalbar Sri Hartini di Pontianak, Selasa (17/11)

Dia mengatakan laporan tersebut didasarkan pada hasil kajian spasial dan investigasi lapangan yang menemukan kebakaran di sejumlah areal konsesi perusahaan, termasuk kawasan gambut dan zona konservasi.

Walhi menyebut 11 perusahaan yang dilaporkan terdiri atas lima perusahaan yang telah dipantau langsung di lapangan dan enam perusahaan lainnya berdasarkan analisis spasial citra satelit.

Dari pemantauan terhadap lima perusahaan di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang, Walhi memperkirakan luas areal terbakar mencapai 47.430,99 hektare.

Analisis tersebut menggunakan citra Sentinel C2 dengan resolusi 10 meter per piksel pada periode 1 Agustus hingga 12 September 2026.

Lima perusahaan tersebut yakni PT Mayawana Persada dengan luas terbakar 17.007,84 hektare, PT Sinar Karya Mandiri 9.647,7 hektare, PT Mohairson Pawan Khatulistiwa 10.672,46 hektare, PT Kayung Agro Lestari 5.204,2 hektare, dan PT Jalin Vaneo 4.898,79 hektare.

Walhi juga menyebut kebakaran terjadi di kawasan gambut lindung, gambut budidaya, serta kawasan bernilai konservasi tinggi. Di area konsesi PT Kayung Agro Lestari, tim pemantau mengaku menemukan individu orangutan bersama anaknya dalam kondisi melemah.

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalbar Indra Syahnanda mengatakan hasil pemantauan menunjukkan perusahaan belum memiliki kesiapan memadai dalam menghadapi ancaman kebakaran, termasuk saat menghadapi fenomena El Nino.

Ia menegaskan pemegang izin memiliki tanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran di areal kerjanya. Walhi juga menilai kerusakan fungsi hidrologis gambut akibat pengelolaan tata air yang tidak memadai menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani.

Atas temuan tersebut, Walhi mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan, termasuk menelusuri tanggung jawab korporasi dan pihak pengambil keputusan.

Walhi juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup memeriksa kerusakan lingkungan serta membebankan pemulihan fungsi ekologis gambut dan tata air kepada korporasi yang terbukti bertanggung jawab.

"Selain itu, Kementerian ATR/BPN didesak mengevaluasi perizinan perusahaan dan menjatuhkan sanksi hingga pencabutan izin apabila ditemukan pelanggaran," kata Indra.