NADIKABAR.COM — Wali Kota (Walkot) Jakarta Utara Hendra Hidayat meminta agar setiap aduan masyarakat yang masuk ke pemerintah baik di lingkungan kelurahan, kecamatan, hingga suku dinas agar direspons dengan cepat.
“Aparatur pemerintah harus memiliki kepekaan terhadap kondisi wilayah dan segera mengambil langkah ketika menemukan persoalan yang membutuhkan penanganan,” kata Hendra dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Jakarta Utara, Rabu.
Hendra menekankan pentingnya kecepatan dalam merespons setiap laporan, keluhan, maupun informasi yang disampaikan masyarakat
Hal ini mengacu pada Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Peran Wali Kota, Bupati, Camat, dan Lurah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah.
Dia pun meminta setiap laporan yang diterima, baik dari masyarakat, media maupun pimpinan, segera diperiksa untuk memastikan kebenarannya.
Apabila ditemukan persoalan yang dapat ditangani, jajaran terkait diminta langsung melakukan tindak lanjut tanpa harus menunggu masalah tersebut menjadi perhatian luas di media sosial.
“Kalau ada aduan, masukan, atau informasi dari warga, tolong dicek dengan baik. Kalau memang sesuai fakta dan perlu ditindaklanjuti, segera lakukan. Jangan menunggu viral. Sekali lagi, jangan menunggu viral," kata dia.
Ia mencontohkan warga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Berawal dari informasi yang disampaikan wartawan ke jajaran, Pemerintah Kota Jakarta Utara segera melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan pihak terkait hingga warga tersebut mendapatkan bantuan perbaikan rumah.
Menurut dia, langkah tersebut menjadi bukti bahwa kepedulian dan kerja sama antar pihak mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, sekarang rumahnya sudah bagus dan layak huni. Ini contoh bahwa apa yang kita lakukan bukan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi warga," ujarnya.
Hendra juga mendorong penanganan persoalan secara cepat dan memberikan perhatian terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat melalui sistem Citizen Relationship Management (CRM).
Dirinya meminta seluruh kecamatan dan kelurahan meningkatkan kecepatan serta ketepatan dalam merespons laporan yang masuk.
Hal ini menjadi perhatian karena masih ditemukan wilayah dengan tingkat respons pengaduan yang rendah selama beberapa bulan berturut-turut. Kondisi itu tidak hanya mempengaruhi penilaian kinerja pemerintah, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“CRM itu ditanggapi dengan segera. Karena ini bukan hanya berpengaruh terhadap penilaian kinerja, tetapi juga terhadap pelayanan masyarakat dan penilaian di tingkat kota," katanya.
