Appi menilai antrean BBM yang terjadi saat ini bukan persoalan biasa. Dampaknya tidak hanya dirasakan warga yang hendak mengisi bahan bakar, tetapi juga mulai mengganggu mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, pelayanan publik hingga operasional pemerintahan.
"Kita bicara kebutuhan masyarakat. Ini soal kemaslahatan orang banyak, jangan korbankan masyarakat," tegasnya.
Ia meminta Pertamina memberikan penjelasan mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi, termasuk apakah persoalan tersebut berkaitan dengan distribusi, ketersediaan stok, perubahan kebijakan BBM atau faktor lainnya. Menurut Appi, informasi yang jelas diperlukan agar pemerintah kota dapat membantu Pertamina melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
"Kami ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ini persoalan distribusi atau apa, supaya kami juga bisa turun ke masyarakat untuk menyosialisasikan ini dengan baik," katanya.
Selain mengatur antrean di dalam Kota Makassar, Appi mengusulkan agar SPBU di wilayah penyangga, khususnya Kabupaten Maros dan Gowa, dapat dioptimalkan sebagai buffer zone. Menurutnya, kendaraan besar tidak semestinya seluruhnya masuk ke pusat Kota Makassar hanya untuk mendapatkan BBM.
"Kalau tidak ada kepastian, antrean akan terus begini, merugikan masyarakat. Kalau sudah sampai empat lapis, menurut saya sudah menutup jalan karena tidak ada yang mengatur prioritas. Akhirnya hanya mengular," ujarnya.
Di sisi lain, Executive General Manager PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar memastikan stok BBM untuk masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan dalam kondisi aman dan terpenuhi. Deny mengatakan sejumlah langkah penanganan telah disiapkan dan diharapkan dapat mulai diterapkan secepatnya.
