NADIKABAR.COM — Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan anak sebagai sasaran kebencian maupun perundungan akibat persoalan atau perbedaan pandangan politik orang tuanya. Dia menyebut anak memiliki hak atas perlindungan dan tak seharusnya menanggung konsekuensi dari tindakan, keputusan, maupun posisi politik orang tuanya.
"Tidak ada dosa yang diwariskan kepada anak. Orang boleh tidak menyukai orang tuanya, berbeda pandangan politik, bahkan mengkritik dengan keras. Tetapi jangan melibatkan anak-anak mereka dalam permusuhan itu. Anak memiliki haknya sendiri dan tidak berkewajiban menanggung akibat dari tindakan orang tuanya," kata Mugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan Mugiyanto menyusul keprihatinannya terhadap dugaan perundungan terhadap anak seorang tokoh politik yang mencuat dalam momentum peringatan Hari Anak Sedunia pada 20 November 2026.
Menurut Mugiyanto, fenomena anak menjadi sasaran komentar negatif akibat persoalan yang melibatkan orang tua bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Sejumlah anak tokoh politik dan figur publik pernah mengalami perlakuan serupa di ruang digital.
Ia menegaskan perlindungan terhadap anak telah dijamin dalam Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mewajibkan negara melindungi anak dari diskriminasi atau penghukuman akibat status, kegiatan, maupun pandangan orang tua dan anggota keluarganya.
Jaminan tersebut juga tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.