Mugiyanto mengingatkan sejarah Indonesia juga mencatat praktik diskriminasi terhadap anak dan keluarga akibat tuduhan yang dialamatkan kepada orang tua mereka.

Pada masa Orde Baru, kebijakan 'bersih diri' dan 'bersih lingkungan' pernah menjadikan hubungan keluarga sebagai dasar pembatasan kesempatan memperoleh pekerjaan maupun menduduki jabatan tertentu bagi keturunan orang-orang yang dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurut Mugiyanto, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran agar negara tidak mengulangi praktik yang membebankan kesalahan atau stigma kepada anak dan keturunan seseorang.

Prinsip perlindungan yang sama, kata dia, juga harus berlaku bagi anak-anak dari keluarga yang dituduh terlibat separatisme, terorisme, maupun ekstremisme.

Di sisi lain, Mugiyanto menegaskan kebebasan masyarakat mengkritik pejabat publik merupakan bagian penting dari demokrasi. Menurutnya, masyarakat berhak mempertanyakan kebijakan, menentang keputusan, dan meminta pertanggungjawaban pemegang kekuasaan.

Namun, kata dia, tanggung jawab politik melekat pada pihak yang mengambil keputusan dan tidak dapat dialihkan kepada anak atau anggota keluarga lainnya.