Jaminan tersebut juga tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Mugiyanto mengingatkan sejarah Indonesia juga mencatat praktik diskriminasi terhadap anak dan keluarga akibat tuduhan yang dialamatkan kepada orang tua mereka.
Pada masa Orde Baru, kebijakan "bersih diri" dan "bersih lingkungan" pernah menjadikan hubungan keluarga sebagai dasar pembatasan kesempatan memperoleh pekerjaan maupun menduduki jabatan tertentu bagi keturunan orang-orang yang dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI).
Menurut dia, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran agar negara tidak mengulangi praktik yang membebankan kesalahan atau stigma kepada anak dan keturunan seseorang.
Prinsip perlindungan yang sama, lanjutnya, juga harus berlaku bagi anak-anak dari keluarga yang dituduh terlibat separatisme, terorisme, maupun ekstremisme.
Di sisi lain, Mugiyanto menegaskan kebebasan masyarakat mengkritik pejabat publik merupakan bagian penting dari demokrasi. Masyarakat berhak mempertanyakan kebijakan, menentang keputusan, dan meminta pertanggungjawaban pemegang kekuasaan.