Namun, tanggung jawab politik melekat pada pihak yang mengambil keputusan dan tidak dapat dialihkan kepada anak atau anggota keluarga lainnya.
“Demokrasi harus memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengkritik kekuasaan. Tetapi hubungan keluarga tidak menjadikan seseorang ikut bertanggung jawab atas tindakan pejabat. Anak-anak tidak boleh kehilangan perlindungan haknya hanya karena orang tuanya menjadi sasaran kritik publik,” tegasnya.
Ia menambahkan perlindungan anak tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam kritik yang sah. Sebaliknya, kebebasan berpendapat juga tidak dapat digunakan untuk membenarkan ancaman, intimidasi, maupun perundungan terhadap anak.
Mugiyanto menilai berulangnya kasus perundungan terhadap anak figur publik menunjukkan perlunya penguatan literasi digital berbasis hak asasi manusia. Masyarakat perlu memahami perbedaan antara kritik terhadap tindakan seseorang dan serangan terhadap pihak lain yang tidak terlibat dalam persoalan tersebut.
Selain edukasi, ia menilai diperlukan mekanisme pengaduan dan penanganan perundungan yang mudah diakses anak dan keluarganya.
“Peringatan Hari Anak Sedunia hendaknya mengingatkan kita bahwa perlindungan anak berlaku bagi siapa pun, tanpa memandang latar belakang keluarganya. Pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan penyedia platform digital mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan beraktivitas, termasuk di ruang digital, tanpa menjadi sasaran perundungan,” tutur Mugiyanto.