NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Veronica Tan menegaskan tidak ada kata damai dalam kasus kekerasan seksual
Pernyataan ini ia sampaikan terkait dengan kemungkinan adanya upaya rekonsiliasi antara pelaku dan korban dalam kasus dugaan pemerkosaan oleh Bupati Kupang, Yosef Lede
"Saya katakan dengan tegas, tidak ada kata damai untuk kekerasan seksual," ujar Veronica kepada NadiKabar.com, Kamis (19/11).
Veronica mengatakan, hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara khusus, ia menyebut Pasal 23 Undang-Undang TPKS atau Pasal 23 UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
"Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang," sebagaimana tertulis dalam pasal tersebut.
Selain itu, Veronica juga menyinggung Pasal 82 dalam KUHAP baru atau Pasal 82 UU RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Dalam pasal tersebut, tercantum bahwa mekanisme keadilan restoratif dikecualikan untuk sejumlah tindak pidana tertentu, salah satunya tindak pidana kekerasan seksual.