"Jadi tidak ada ruang untuk mediasi, rekonsiliasi, atau damai dalam bentuk apa pun," tegas Veronica.
Wamen PPPA ini juga menekankan pemerkosaan bukanlah merupakan delik aduan. Sehingga, jika korban ditekan untuk mencabut laporannya, proses hukum seharusnya dapat terus berjalan.
Ia pun mengingatkan jika terdapat oknum yang mencoba menekan korban, yang bersangkutan juga bisa terjerat pidana.
"Pasal 19 Undang-Undang TPKS mengancam pidana penjara sampai lima tahun bagi siapa saja yang dengan sengaja merintangi proses hukum perkara kekerasan seksual, baik langsung maupun tidak langsung," ungkapnya.
Sebelumnya, Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) atas dugaan pemerkosaan terhadap seorang perempuan, RWM (21).
Laporan tersebut teregistrasi dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT tertanggal 12 November 2026.
Dalam laporan tersebut, peristiwa dilaporkan terjadi di Rumah Dinas Bupati Kupang, di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang pada Rabu (11/11) malam.