Sebelumnya, pada 29 Oktober 2026, Wamenaker telah menerima audiensi perwakilan FSPGI di Kantor Kemnaker, Jakarta. Aduan tersebut juga telah ditindaklanjuti Pengawas Ketenagakerjaan melalui penerbitan Nota Pemeriksaan I kepada PT IEI.
Wamenaker menjelaskan pemerintah ingin memperoleh penjelasan langsung dari manajemen perusahaan sekaligus mendengarkan aspirasi pekerja.
Persoalan yang dibahas meliputi status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), upah yang belum dibayarkan, penerapan prosedur PHK yang tidak sesuai aturan, serta dugaan pelecehan seksual dan praktik staycation dalam proses rekrutmen maupun perpanjangan kontrak kerja.
"Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi pekerja sekaligus meminta penjelasan dari pihak perusahaan. Pemerintah ingin memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara objektif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan," ujarnya.
