Sebagai tindak lanjut, Kemnaker berencana mengundang manajemen PT IEI dan perwakilan pekerja untuk mengikuti pertemuan bersama di kantor Kemnaker.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang dialog bagi kedua pihak untuk membahas berbagai persoalan dan mengupayakan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Afriansyah juga meminta perusahaan memastikan pemenuhan hak pekerja atas jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, menghormati kebebasan berserikat, serta menjalankan prosedur PHK sesuai ketentuan yang berlaku.
"Saya meminta perusahaan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, mulai dari jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga pelaksanaan prosedur PHK sesuai ketentuan. Hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak," katanya.
