Selain proses rekrutmen, pemerintah mengatur penyelenggaraan pemagangan agar berjalan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan perusahaan.

Pengaturannya meliputi kejelasan status peserta, durasi maksimal enam bulan, pemberian uang saku, penerbitan sertifikat, pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).