NADIKABAR.COM β€” Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa pelindungan ketenagakerjaan harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari proses mencari pekerjaan, menjalani hubungan kerja, hingga berakhirnya masa kerja.

Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan hal ini menjadi landasan utama dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

β€œPelindungan tidak baru dimulai ketika seseorang telah menjadi pekerja, tetapi harus dimulai sejak seseorang mencari pekerjaan,” ujar Afriansyah.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pada tahap sebelum bekerja, pemerintah mewajibkan penyediaan informasi dan pelaporan lowongan kerja untuk mencegah praktik percaloan, penipuan, serta penyebaran informasi lowongan kerja fiktif.

Proses penempatan tenaga kerja juga harus berlangsung secara adil, objektif, transparan, dan bebas diskriminasi.

Ketentuan tersebut turut memberikan perhatian kepada kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah tertinggal agar memperoleh kesempatan yang setara dalam memasuki dunia kerja.

Selain proses rekrutmen, pemerintah mengatur penyelenggaraan pemagangan agar berjalan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan perusahaan.

Pengaturannya meliputi kejelasan status peserta, durasi maksimal enam bulan, pemberian uang saku, penerbitan sertifikat, pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).