Menurut Ribka, selain keragaman sosial budaya, kondisi geografis Papua juga membutuhkan pola pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah.
Daerah pegunungan, pesisir, kepulauan, perkotaan, hingga perbatasan memiliki tantangan berbeda, khususnya dalam hal transportasi, konektivitas, distribusi logistik, dan akses pelayanan publik. Karena itu, kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan kondisi wilayah masing-masing.
Ribka menambahkan, pendekatan multiaktor perlu diwujudkan melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), TNI-Polri, tokoh adat, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat. Seluruh pihak perlu berperan dan berkontribusi dalam mendukung pembangunan Papua.
"Kalau ini semua sudah terjadi, semua merasa bahwa sudah terwadahi, ada peran, ada kontribusi dari masing-masing sektor atau masing-masing stakeholders," tuturnya.
Ribka juga mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Aspirasi masyarakat yang telah dihimpun dalam tahap perencanaan perlu tetap menjadi pedoman dalam pelaksanaan program. Dengan begitu, implementasi kebijakan tetap sesuai tujuan awal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
